Chronboyz123's Blog

Just another WordPress.com weblog

Banjir dan Illegal Logging

Posted by chronboyz123 pada Desember 13, 2009

Memasuki tahun 2006 ditandai dengan terjadinya dua bencana alam berupa banjir bandang yang melanda Kabuaten Jember pada tanggal 2 Januari, dan diikuti dengan bencana tanah longsor yang melanda Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 4 Januari. Dengan skala yang lebih kecil, bencana serupa juga melanda beberapa wilayah lain baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa.
Bukan sekali ini saja bencana banjir dan tanah longsor terjadi. Tahun 2004 juga terjadi bencana yang sama yang melanda kawasan wisata Pacet di Kabupaten Mojokerto. Dan pada tangga 18 Oktober 2005 banjir bandang juga melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Meskipun selalu berulang, pertanyaan dan perdebatan yang sama tentang penyebab bencana selalu muncul, khususnya dalam kaitan antara kerusakan lingkungan (baca: hutan) sebagai penyebab terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.
Angapan umum yang selama ini berkembang adalah adanya keterkaitan erat antara pembabatan hutan dan banjir. Kerusakan hutan dan lingkungan di daerah hulu, mengakibatkan sungai tidak lagi mampu menampung air pada saat curah hujan yang tinggi dan dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.
Anggapan umum seperti ini juga yang banyak dilontarkan oleh berbagai pihak terkait dengan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Jember dan Kabupaten Banjarnegara, serta beberapa daerah lain. Bupati Jember MZA Djalal misalnya, mengatakan bencana alam ini tak terlepas dari gundulnya hutan di lereng Gunung Argopuro yang merupakan hulu Sungai Kaliputih, Sungai Bedadung dan Sungai Jompo. Hal yang sama disampaikan Bupati Banjarnegara M Djasri yang menyatakan bahwa bencana tanah longsor Banjarnegara terjadi akibat penggundulan hutan dan pemanfaatan lahan Perhutani untuk tanaman pisang dan tumpang sari (Kompas,5 Januari 2006). Pendapat senada banyak diungkapkan oleh kalangan akademisi dan aktivis lingkungan.
Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Direktur Perum Perhutani dan Menteri Kehutanan, yang menyatakan tidak ditemukan adanya aktivitas illegal logging di daerah tersebut. Kalaupun ditemukan banyak batang pohon, semata-mata karena tercerabut dan hanyut terbawa banjir. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya akar yang melekat di batang tersebut.
Berkait dengan perdebatan tersebut, menarik untuk melihat hasil penelitian Food and Agriculture Organization (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Center for International Forestry Research (CIFOR) yang bertajuk “Forests and Floods: Drowning in Fiction or Thriving on Facts?” atau “Hutan dan Banjir: Berasal dari Fiksi atau Berdasarkan Fakta?”. Laporan yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2005, bersamaan dengan terjadinya banjir besar di Amerika Latin, berupaya memisahkan fakta dari fiksi, khususnya mengenai hutan dan banjir. Laporan ini menyatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mengkaitkan banjir besar dengan pembabatan hutan, sebagaimana anggapan umum yang berlaku selama ini.
Fakta atau fiksi?
Illegal logging yang marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia diyakini sebagai penyebab utama tingginya laju deforestasi Indonesia. Saat ini, dari areal hutan seluas 120 juta hektar, hampir 50%-nya (59,2 juta hektar) dalam kondisi rusak. Bila pada tahun 1985-1997 rata-rata laju deforestasi sebesar 1,7 juta hektar pertahun, maka pada era reformasi laju deforestasi meningkat menjadi 2,8 juta hektar pertahun.
Tidaklah aneh bila dua menteri kehutanan terakhir mencanangkan pemberantasan illegal logging sebagai salah satu program proritasnya. Berbagai operasi digelar untuk memberantas illegal logging, termasuk terakhir Operasi Hutan Lestari (OHL) I – III dibawah kementrian kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu. Berbagai barang bukti berhasil diamankan dan beberapa tersangka berhasil ditahan. Namun masih banyak cukong dan pelaku utama yang bebas berkeliaran dan belum ditangkap. Bahkan yang sudah ditangkap pun oleh pengadilan dilepaskan. Tidak mengherankan bila banyak yang menyebut illegal logging sebagai kejahatan yang tak tersentuh hukum.
Dengan sebab yang berbeda, hutan di Pulau Jawa juga dalam kondisi yang memprihatinkan. Dirut Perum Perhutani, Transtoto Handadhari, mengakui 60 persen hutan Perhutani di Pulau Jawa berpotensi rawan bencana akibat penjarahan (Kompas, 5 Januari 2006). Konversi areal hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan, khususnya di daerah hulu sungai juga turut berperan dalam meningkatkan kerawanan daerah hulu sungai terhadap bencana banjir dan tanah longsor.
Di Kabupaten Jember misalnya, konversi lahan telah mengurangi luas areal hutan lindung sebesar hampir 40 % hanya dalam waktu 3 tahun. Bila pada tahun 2001 areal hutan lindung di Kabupaten Jember masih seluas 45.471,20 ha, maka pada tahun 2004 luas areal hutan lindung tersebut telah menyusut sebesar 39,99% (Kompas, 4 Januari 2006).
Kemiskinan diyakini sebagai penyebab utama tingginya tingkat penjarahan hutan di Jawa. Terbatasnya alternatif sumber mata pencaharian penduduk, membuat mereka menebang hutan dan mengubahnya menjadi lahan pertanian. Celakanya mereka juga menebangi hutan-hutan di kelerengan bukit dan di hulu sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Melihat kenyataan yang terjadi di berbagai wilayah tersebut, pertanyaan kita: “Fakta atau fiksikah illegal logging telah menyebabkan terjadinya banjir?”

Pelajaran penting
Tulisan ini tidak dalam posisi menanggapi kontroversi fakta atau fiksi di atas. Lebih penting dari itu adalah bagaimana kita belajar dari bencana yang selalu berulang terjadi. Belum hilang dari ingatan kita bencana banjir dan tanah longsor menimpa kawasan wisata Sungai Bahorok Sumatra Utara pada bulan November 2003 yang menelan korban jiwa lebih dari 90 orang.
Laporan FAO/CIFOR menunjukkan bahwa meningkatnya kerugian ekonomi dan fasilitas akibat banjir terutama karena kebanyakan orang tinggal di dataran rendah kawasan banjir. Akibatnya banyak kejadian banjir yang sebelumnya hanya berdampak kecil, menjadi bencana besar.
Karena itu setidaknya ada 3 pelajaran penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, pemerintah harus melarang penduduk untuk kembali menempati daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor. Harus ada upaya penyadaran ke masyarakat untuk tidak menempati kembali tanahnya. Konsekuensinya pemerintah harus menyediakan lahan pengganti, tidak hanya untuk pemukiman, tetapi juga lahan mata pencaharian. Tanpa itu, penduduk akan kembali lagi dengan alasan mengolah lahan pertanian/ perkebunan mereka.
Kedua, melakukan pendekatan secara menyeluruh dalam pengelolaan daerah aliran sungai, mulai dari hulu sampai hilir, termasuk penggunaan berbagai disiplin ilmu. Pendalaman lebih lanjut terhadap aspek tanah (geologi), hidrologi, teknik sipil, teknologi pemanenan hutan, dan sebagainya akan sangat diperlukan dalam pengelolaan wilayah berbasis kawasan atau aliran sungai.
Ketiga, perlunya penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku illegal logging. Kasus dilepaskannya tersangka pelaku illegal logging di Kalimantan Barat, membuktikan masih lemahnya upaya penegakan hukum dalam pemberantasan illegal logging. Namun demikian untuk penanganan penjarahan liar yang banyak dilakukan oleh penduduk miskin harus dibarengi dengan upaya pemberian alternatif sumber mata pencaharian.
Terlepas dari benar tidaknya pembabatan hutan telah menyebabkan terjadinya banjir, kalau ketiga hal di atas tidak diperhatikan, bukan tidak mungkin korban dan kerugian lebih besar akan terjadi, meski dengan tingkat banjir yang lebih kecil.

About these ads

Maaf, form komentar ditutup saat ini.

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: